CAPRES AS

Pada tanggal 14 November 1963, dibuatlah perjanjian “Green Hilton Agreement” antara presiden Sukarno, presiden John F Kennedy dari Amerika Serikat, dan William Vouker yang mewakili Swiss. Isi perjanjian tersebut adalah penggunaan dana rakyat Indonesia sebanyak 57.150 ton emas untuk dipakai sebagai kolateral bagi dunia keuangan AS. Sebagai imbalannya, maka rakyat Indonesia akan mendapatkan fee per tahun sebesar 2,5% dari jumlah 57.150 ton emas tersebut.

 

 Darimana harta rakyat Indonesia sebanyak 57.150 ton emas itu? ….. Harta ini bermula dari kisah tabungan 188 kasultanan di Nusantara pada era penjajahan Belanda dengan cara menyimpan batangan emasnya di De Javasche Bank (DJB), Bank Sentral pemerintah kolonial Belanda di Jakarta yang kemudian menjadi Bank Indonesia sekarang. Dengan dalih demi keamanan, harta ini kemudian diangkut ke negeri Belanda pada jaman pemerinatahan Ratu Yuliana. Tak berapa lama kemudian, negeri Belanda dicaplok oleh Jerman, sehingga emas itupun disita dan jadi milik Jerman. Lalu, AS mengalahkan Jerman, sehingga emas itu ada di dalam kekuasaan AS. Namun berkat kelihaian diplomasi presiden Sukarno, maka AS akhirnya mau mengakui kepemilikan harta tersebut dalam perjanjian “Green Hilton Agreement” tersebut.

Dalam perjanjian tersebut, pembayaran fee disepakati mulai terhitung sejak tahun 1965, dan sekarang sudah menginjak tahun 2013. Ini berarti sudah 48 tahun berlalu, sehingga bila dikalikan, maka fee yang seharusnya didapat oleh rakyat NKRI itu kurang lebih sama dengan nilai emasnya itu sendiri. Apabila harga per gram emas sekarang Rp. 500.000,- per gram, maka harga total 57.150 ton emas sama dengan Rp. 28.575 trilyun. Bila dibagi dengan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, maka tiap orang akan mendapat Rp. 112 juta. Jadi kalau dalam kampanye capres Arwah disebutkan rakyat akan dapat bonus Rp. 100 juta, pada kenyataannya adalah Rp. 112 juta. Di saat capres-capres lain memberikan janji-janji kosong, capres Arwah akan memberikan lebih besar dari yang dijanjikannya.

Selama ini sebenarnya sudah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah NKRI untuk mendapatkan harta karun tersebut. Namun, mengingat NKRI itu bukanlah negara yang kuat, maka tidak bisa menekan negara AS untuk terbuka tentang perjanjian itu. Oleh karena itu, dengan gerakan gAMERIKA, maka kita akan punya senator dan anggota DPR di Washington DC yang asli rakyat Nusantara untuk memperjuangkan harta karun tersebut. Apabila masih gagal, tidaklah harus berputus asa, karena Arwah bila sudah sukses menjadikan Nusantara sebagai negara bagian AS, maka pada 2024 akan ikut dalam bursa capres AS. Tujuan utamanya adalah untuk semakin memperkuat perjuangan mendapatkan harta karun tersebut. Apabila ada orang Nusantara menjadi presiden AS, maka sudah pasti cita-cita mendapatkan harta karun tersebut bisa terealisasi.

Selain harta karun berupa emas tersebut, masih ada harta karun lainnya, yaitu berupa kekayaan alam nusantara yang diambil oleh negara asing, seperti banyak perusahaan tambang yang hanya melaporkan eksplorasi tembaga, padahal kenyataannya mereka juga mengeksplorasi emas. Dengan kondisi NKRI yang independen, maka AS dengan mudah bisa mendikte. Namun bila nusantara adalah bagian AS, maka tak mungkinlah AS mendikte dirinya sendiri.